PEKANBARU-Upaya Gubernur Riau untuk menyegerakan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tampaknya akan segera terwujud. Sebab rombongan UKP4 dan Deputi Operasional REDD+, pada Jumat (27/6/2014) pagi, menyambangi Mapolda Riau guna membahas hal ini.
Rombongan tim dari UKP4 yang dipimpin oleh Deputi IV Achmad Santosa, dan Deputi Operasional REDD+ William Sabandar, menggelar rapat pembahasan RTRW, bersama Gubernur Riau Annas Maamun dan Kapolda Riau Brigjen Pol Condro Kirono di ruang Tribrata Polda Riau. Beberapa point pembahasan ini akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Gubernur Riau Annas Maamun, Jumat (27/6/2014) menyebutkan, pembahasan yang dilakukan bersama UKP4 dan REDD+ serta Kapolda, terkait pendataan lahan perkebunan, baik milik rakyat maupun perusahaan.
"Ya mendata ini tentu tak mudah, dan melibatkan dana besar, kita belum rumuskan anggarannya. Namun upaya ini akan maksimal jika ada keikutsertaan dari Forkopimda," ungkap Gubri.
Harapan Annas, agar RTRW nantinya dapat disesuaikan dengan data terbaru, agar tidak menimbulkan pertikaian antara masyarakat dan perusahaan. "Harus data terbaru, biar jangan kebun rakyat terampas, atau lahan perusahaan dirampas rakyat, karena belum jelas RTRW nya. Selama ini yang terjadi kebun rakyat tapi dinyatakan milik perusahaan," paparnya.
Untuk itu, lanjut Annas, kedatangan UKP4 ini sudah menjadi langkah maju, sehingga bisa dipercepat dalam perumusan RTRW. Selain itu, jika nanti semua sudah tertata, maka pemerintah dan penegak hukum akan lebih mudah mengindikasikan perusahaan mana yang terbukti melakukan penyerobotan lahan, dan menyalahi aturan RTRW tersebut.
"Maka akan kita tindak, yaitu berupa tindakan administrasi atau bahkan upaya hukum," tukasnya.
Terkait anggaran, Gubernur menekankan bahwasanya pemerintah sejauh ini belum merumuskan berapa besar anggaran yang akan dikucurkan untuk pendataan RTRW tersebut. Saat ini bersama UKP4 dan Forkopimda, Pemerintah tengah membicarakan hal tersebut.
"Selain mendata lahan HTI kita juga sedang merancang anggaran untuk pengerjaan RTRW ini," pungkas Annas.
Penulis : Chairul Hadi
Editor : Yusni Fatimah
- See more at: http://www.halloriau.com/read-otonomi-48886-2014-06-27-impian-gubri-soal-rtrw-segera-terwujud-.html#sthash.8p8RdX1z.dpuf
Rombongan tim dari UKP4 yang dipimpin oleh Deputi IV Achmad Santosa, dan Deputi Operasional REDD+ William Sabandar, menggelar rapat pembahasan RTRW, bersama Gubernur Riau Annas Maamun dan Kapolda Riau Brigjen Pol Condro Kirono di ruang Tribrata Polda Riau. Beberapa point pembahasan ini akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Gubernur Riau Annas Maamun, Jumat (27/6/2014) menyebutkan, pembahasan yang dilakukan bersama UKP4 dan REDD+ serta Kapolda, terkait pendataan lahan perkebunan, baik milik rakyat maupun perusahaan.
"Ya mendata ini tentu tak mudah, dan melibatkan dana besar, kita belum rumuskan anggarannya. Namun upaya ini akan maksimal jika ada keikutsertaan dari Forkopimda," ungkap Gubri.
Harapan Annas, agar RTRW nantinya dapat disesuaikan dengan data terbaru, agar tidak menimbulkan pertikaian antara masyarakat dan perusahaan. "Harus data terbaru, biar jangan kebun rakyat terampas, atau lahan perusahaan dirampas rakyat, karena belum jelas RTRW nya. Selama ini yang terjadi kebun rakyat tapi dinyatakan milik perusahaan," paparnya.
Untuk itu, lanjut Annas, kedatangan UKP4 ini sudah menjadi langkah maju, sehingga bisa dipercepat dalam perumusan RTRW. Selain itu, jika nanti semua sudah tertata, maka pemerintah dan penegak hukum akan lebih mudah mengindikasikan perusahaan mana yang terbukti melakukan penyerobotan lahan, dan menyalahi aturan RTRW tersebut.
"Maka akan kita tindak, yaitu berupa tindakan administrasi atau bahkan upaya hukum," tukasnya.
Terkait anggaran, Gubernur menekankan bahwasanya pemerintah sejauh ini belum merumuskan berapa besar anggaran yang akan dikucurkan untuk pendataan RTRW tersebut. Saat ini bersama UKP4 dan Forkopimda, Pemerintah tengah membicarakan hal tersebut.
"Selain mendata lahan HTI kita juga sedang merancang anggaran untuk pengerjaan RTRW ini," pungkas Annas.
Penulis : Chairul Hadi
Editor : Yusni Fatimah
- See more at: http://www.halloriau.com/read-otonomi-48886-2014-06-27-impian-gubri-soal-rtrw-segera-terwujud-.html#sthash.8p8RdX1z.dpuf
PEKANBARU-Upaya
Gubernur Riau untuk menyegerakan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) tampaknya akan segera terwujud. Sebab rombongan UKP4 dan Deputi
Operasional REDD+, pada Jumat (27/6/2014) pagi, menyambangi Mapolda Riau
guna membahas hal ini.
Rombongan tim dari UKP4 yang dipimpin oleh Deputi IV Achmad Santosa, dan Deputi Operasional REDD+ William Sabandar, menggelar rapat pembahasan RTRW, bersama Gubernur Riau Annas Maamun dan Kapolda Riau Brigjen Pol Condro Kirono di ruang Tribrata Polda Riau. Beberapa point pembahasan ini akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Gubernur Riau Annas Maamun, Jumat (27/6/2014) menyebutkan, pembahasan yang dilakukan bersama UKP4 dan REDD+ serta Kapolda, terkait pendataan lahan perkebunan, baik milik rakyat maupun perusahaan.
"Ya mendata ini tentu tak mudah, dan melibatkan dana besar, kita belum rumuskan anggarannya. Namun upaya ini akan maksimal jika ada keikutsertaan dari Forkopimda," ungkap Gubri.
Harapan Annas, agar RTRW nantinya dapat disesuaikan dengan data terbaru, agar tidak menimbulkan pertikaian antara masyarakat dan perusahaan. "Harus data terbaru, biar jangan kebun rakyat terampas, atau lahan perusahaan dirampas rakyat, karena belum jelas RTRW nya. Selama ini yang terjadi kebun rakyat tapi dinyatakan milik perusahaan," paparnya.
Untuk itu, lanjut Annas, kedatangan UKP4 ini sudah menjadi langkah maju, sehingga bisa dipercepat dalam perumusan RTRW. Selain itu, jika nanti semua sudah tertata, maka pemerintah dan penegak hukum akan lebih mudah mengindikasikan perusahaan mana yang terbukti melakukan penyerobotan lahan, dan menyalahi aturan RTRW tersebut.
"Maka akan kita tindak, yaitu berupa tindakan administrasi atau bahkan upaya hukum," tukasnya.
Terkait anggaran, Gubernur menekankan bahwasanya pemerintah sejauh ini belum merumuskan berapa besar anggaran yang akan dikucurkan untuk pendataan RTRW tersebut. Saat ini bersama UKP4 dan Forkopimda, Pemerintah tengah membicarakan hal tersebut.
"Selain mendata lahan HTI kita juga sedang merancang anggaran untuk pengerjaan RTRW ini," pungkas Annas.
Penulis : Chairul Hadi
Editor : Yusni Fatimah
PEKANBARU-Upaya
Gubernur Riau untuk menyegerakan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) tampaknya akan segera terwujud. Sebab rombongan UKP4 dan Deputi
Operasional REDD+, pada Jumat (27/6/2014) pagi, menyambangi Mapolda Riau
guna membahas hal ini.
Rombongan tim dari UKP4 yang dipimpin oleh Deputi IV Achmad Santosa, dan Deputi Operasional REDD+ William Sabandar, menggelar rapat pembahasan RTRW, bersama Gubernur Riau Annas Maamun dan Kapolda Riau Brigjen Pol Condro Kirono di ruang Tribrata Polda Riau. Beberapa point pembahasan ini akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Gubernur Riau Annas Maamun, Jumat (27/6/2014) menyebutkan, pembahasan yang dilakukan bersama UKP4 dan REDD+ serta Kapolda, terkait pendataan lahan perkebunan, baik milik rakyat maupun perusahaan.
"Ya mendata ini tentu tak mudah, dan melibatkan dana besar, kita belum rumuskan anggarannya. Namun upaya ini akan maksimal jika ada keikutsertaan dari Forkopimda," ungkap Gubri.
Harapan Annas, agar RTRW nantinya dapat disesuaikan dengan data terbaru, agar tidak menimbulkan pertikaian antara masyarakat dan perusahaan. "Harus data terbaru, biar jangan kebun rakyat terampas, atau lahan perusahaan dirampas rakyat, karena belum jelas RTRW nya. Selama ini yang terjadi kebun rakyat tapi dinyatakan milik perusahaan," paparnya.
Untuk itu, lanjut Annas, kedatangan UKP4 ini sudah menjadi langkah maju, sehingga bisa dipercepat dalam perumusan RTRW. Selain itu, jika nanti semua sudah tertata, maka pemerintah dan penegak hukum akan lebih mudah mengindikasikan perusahaan mana yang terbukti melakukan penyerobotan lahan, dan menyalahi aturan RTRW tersebut.
"Maka akan kita tindak, yaitu berupa tindakan administrasi atau bahkan upaya hukum," tukasnya.
Terkait anggaran, Gubernur menekankan bahwasanya pemerintah sejauh ini belum merumuskan berapa besar anggaran yang akan dikucurkan untuk pendataan RTRW tersebut. Saat ini bersama UKP4 dan Forkopimda, Pemerintah tengah membicarakan hal tersebut.
"Selain mendata lahan HTI kita juga sedang merancang anggaran untuk pengerjaan RTRW ini," pungkas Annas.
Penulis : Chairul Hadi
Editor : Yusni Fatimah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar